Pangkep — Program seaplane atau pesawat amfibi yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan. Dua bulan setelah resmi diluncurkan, proyek transportasi udara yang digadang-gadang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah pesisir dan kepulauan itu ternyata belum juga beroperasi secara aktif.
Sorotan tersebut datang dari anggota DPRD Kabupaten Pangkep, M Ramli, yang mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut melalui akun media sosialnya. Dalam kolom chat akun Instagram @tribuntimurdotcom, pada Selasa (21/10/2025), Ramli menulis, “Project seaplane sudah dua bulan launching tapi sampai sekarang belum beroperasi.”
Program Ambisius yang Belum Jalan
Proyek seaplane Sulsel diluncurkan pada Agustus 2025 dengan harapan dapat membuka akses cepat antara kota besar seperti Makassar dengan daerah kepulauan, termasuk Pangkep, Selayar, dan Kepulauan Spermonde. Program ini bahkan disebut sebagai salah satu terobosan Gubernur Sulsel dalam memperkuat konektivitas dan pelayanan publik di wilayah terpencil.
Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda penerbangan komersial atau subsidi yang benar-benar beroperasi. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya terkait kendala teknis dan administratif yang membuat program tersebut terhenti pasca-peresmian.
Baca Juga : Ekonomi Pangkep Tumbuh 7,97 Persen, Tertinggi di Sulsel Triwulan II 2025
Legislator Desak Penjelasan Resmi Pemprov Sulsel
Menurut M Ramli, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai kondisi terkini proyek seaplane. Ia menilai, program sebesar itu tidak seharusnya berhenti di tahap simbolis.
“Jangan hanya launching, tapi tidak jalan. Pemprov harus terbuka, apakah masih dalam tahap uji coba, atau ada kendala lain seperti izin penerbangan dan infrastruktur,” ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.
Ramli juga menambahkan bahwa potensi seaplane sangat besar bagi daerah kepulauan seperti Pangkep. Akses udara dinilai bisa memangkas waktu tempuh dari berjam-jam menjadi hitungan menit, sehingga bermanfaat untuk sektor ekonomi, pariwisata, dan pelayanan kesehatan.
Pemprov Diminta Segera Evaluasi dan Tindak Lanjut
Anggota dewan tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Perhubungan untuk segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Selain itu, ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan armada, rute, dan sistem operasional agar program tidak hanya menjadi proyek pencitraan.
“Kalau memang ada kendala teknis, sampaikan saja secara terbuka. Jangan sampai anggaran besar sudah terserap tapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemprov Sulsel belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum beroperasinya pesawat seaplane tersebut. Masyarakat pun menunggu kepastian, apakah proyek ini akan segera dijalankan atau kembali menjadi program ambisius yang mangkrak di tengah jalan.
